Ilustrasi gedung KPK

Ilustrasi gedung KPK

Politisi Asal PDIP Terima Surat Penetapan Tersangka dari KPK

Kuasa hukum Mardani Maming, Ahmad Irawan, mengakui bahwa kliennya telah menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka dari KPK. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan status hukum Mardani Maming yang menjadi sorotan beberapa hari terakhir.

"Sudah [terima pemberitahuan tersangka]. Terima hari Rabu, 22 Juni kemarin,” kata Irawan, Jumat (24/6/2022) dilansir dari Kumparan.

Irawan mengatakan pihaknya akan mempelajari surat tersebut. Salah satu yang akan dibahas ialah kemungkinan menempuh praperadilan.

“Kami pelajari dulu, insyaAllah. Hak hukum yang diberikan dan ruang hukum yang tersedia kita akan manfaatkan untuk mendapatkan keadilan,” jelas Irawan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari KPK soal penyidikan Mardani Maming ini. KPK juga belum membeberkan perkara Mardani terkait dengan kasus apa.

Plt juru bicara KPK Ali Fikri hanya mengakui bahwa ada dua orang yang dicegah ke luar negeri terkait suatu penyidikan kasus dugaan korupsi.

Mardani Maming menjadi sorotan setelah dirinya dicegah ke luar negeri. Pencegahan itu berdasarkan surat permohonan pencegahan yang dikirimkan oleh KPK ke Ditjen Imigrasi sejak tanggal 16 Juni 2022.

Informasi yang kumparan dapatkan, Mardani Maming dicegah bersama dengan seorang swasta bernama Rois Sunandar. Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi soal perkara yang membuat Mardani Maming dicegah ke luar negeri.

Pihak kuasa hukum mengakui bahwa Mardani Maming sempat diminta keterangan KPK dalam suatu penyelidikan. Mardani Maming disebut diminta keterangan terkait dengan izin tambang di Tanah Bumbu. Namun pihak pengacara tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Mardani Maming sempat disebut dalam perkara dugaan suap peralihan izin usaha pertambangan (IUP) di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Kasus ini menjerat mantan kepala Dinas ESDM Kabupaten Tanah Bumbu, Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo.

Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo sudah menjalani vonis pada 22 Juni 2022 di Pengadilan Tipikor Banjarmasin. Ia dihukum 2 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

Dikutip dari Antara, Hakim menilai Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo terbukti bersalah menerima suap sekitar Rp 13 miliar serta pencucian uang. Suap diduga terkait izin pertambangan.

Dilansir dari Antara, nama Mardani Maming sempat disebut dalam sidang Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo. Dwidjono menyebut Mardani merupakan pihak yang memerintahkan dirinya sebagai bawahan untuk pengalihan IUP tersebut. Dalam hal ini terhadap PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN).

Namun, Mardani membantah dirinya terlibat dalam perkara tersebut saat dia menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu. Ia juga membantah menerima uang suap seperti yang disebut dalam persidangan.

Saat namanya disebut dicegah ke luar negeri oleh KPK, Mardani Maming kemudian mengeluarkan pernyataan. Ia merasa dirinya menjadi korban dari mafia hukum.

“Negara ini tidak boleh kalah dengan mafia hukum, anak muda harus bersatu melawan ini semua, hari ini giliran saya di kriminalisasi, yang akan datang bisa jadi giliran anda, sudah banyak yang menjadi korban, tapi semua media bungkam,” kata Mardani dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Senin (20/6).

Mardani menyinggung soal 'mafia hukum' dan ia mengaku tidak takut melawannya.

“Saya tidak akan takut melawan mafia hukum, yakin kebenaran akan tetap menang,” kata ungkap Mardani.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto, enggan menjawab soal perkara yang diduga melibatkan Mardani Maming. Namun ia mengingatkan Mardani Maming untuk tidak sembarangan menuding.

“Kami tidak akan berkomentar panjang lebar, soal ini, ini, ada mafia dan lain-lain. Alangkah beraninya, KPK beraninya disuruh mafia, mafia yang mana? jangan menuduh, kan, gitu,” tegas Karyoto.

Mardani Maming merupakan kader PDIP pernah menjabat Bupati Tanah Bumbu selama dua periode sejak tahun 2010-2018. Sebelum itu, dia pernah menjabat sebagai Komisaris PT. Bina Usaha; Anggota DPRD Kab. Tanah Bumbu Fraksi PDIP.

Mardani kini merupakan Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 2022-2027. Serta menjabat sebagai Ketua BPP HIPMI 2019-2022.

PBNU menyatakan siap memberikan bantuan hukum kepada Mardani Maming. Namun, PBNU akan menunggu terlebih dulu keterangan resmi dari KPK. Pihak PDIP juga mengaku masih mempelajari lebih lanjut perkara yang diduga melibatkan Mardani Maming.